Gandeng Bappenas, Salatiga Percepat Penanganan Permukiman Kumuh dari Hulu ke Hilir
FGD : Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Kerja Wali Kota. Foto : ist/ Erna Yunus Basri--
SALATIGA, diswayjateng.com - Pemkot Salatiga melakukan percepatan penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu dari hulu ke hilir.
Salah satu upaya yang dilakukan, melalui program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) untuk tiga tahun ke depan.
Kepala Bappeda Kota Salatiga, Dr. Siswo Hartanto, dalam paparannya ditengah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
FGD berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis 16 April 2026 itu, membahas tindak lanjut kesiapan Kota Salatiga dalam memenuhi readiness criteria Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik PPKT Jangka Menengah Tahun 2026.
BACA JUGA: LKPJ 2025, Wali Kota Sebut PAD Salatiga di 2025 Terealisasi 104,66 Persen, Angka Kemiskinan Turun
BACA JUGA: Sekolah Rakyat di Jepara Bukan Pesaing, Bupati: Misinya Memutus Rantai Kemiskinan
Hadir langsung dalam kegiatan itu, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, didampingi Sekretaris Daerah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Lebih jauh Siswo Hartanto menyampaikan, progres pengajuan program PPKT untuk tiga tahun ke depan telah diajukan untuk tiga lokasi, yakni Cebongan, Tingkir Lor, dan Bugel.
"Setelah kunjungan dan penilaian dari Bappenas pada Desember lalu, Kota Salatiga dinilai memiliki kesiapan yang baik. Berdasarkan surat tertanggal 2 April, Salatiga termasuk daerah yang direkomendasikan dari total 87 daerah se-Indonesia," jelasnya.
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diakuinya, terus dilakukan Pemerintah Kota Salatiga, salah satunya melalui pengentasan permukiman kumuh secara terpadu.
BACA JUGA: Sukses Tekan Kemiskinan, Ekonomi Jateng Tumbuh 5,37 Persen, Lampaui Nasional
BACA JUGA: Angka kemiskinan di Kota Salatiga Menurun 4,2 Persen, Melampaui Target Tahun 2025
Sementara itu, Konsultan Bappenas, Akhmad Nashiruddin N., menegaskan bahwa program PPKT merupakan bagian dari prioritas nasional yang berkaitan erat dengan penanganan kemiskinan ekstrem, kesehatan, hingga stunting.
Menurut dia, penanganan kemiskinan tidak hanya melalui peningkatan pendapatan. Dimana, penanganan harus bersifat terpadu, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
"Tetapi juga dengan menekan pengeluaran masyarakat. Karena itu, aspek sanitasi, akses air minum, dan rumah layak huni menjadi sangat penting," terang Akhmad.
BACA JUGA: Tahun 2030, Kota Salatiga Targetkan Kemiskinan Turun 2,54 Persen
BACA JUGA: Angka Kemiskinan Jateng Turun, Ahmad Luthfi: Ini Hasil Kerja Tim
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk menuntaskan pembangunan secara menyeluruh di wilayah sasaran.
Robby bahkan mengusulkan tiga wilayah percontohan yang prinsipnya, pembangunan harus tuntas dan tidak parsial.
"Jika menyasar kawasan, maka seluruh aspek harus diselesaikan dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di lokasi tersebut," tegasnya.
Robby nuga berharap, melalui forum ini, kesiapan Kota Salatiga dalam pelaksanaan program PPKT semakin matang, baik dari aspek perencanaan, infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.
"Dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, penanganan permukiman kumuh diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: